Lewati ke konten utama

1. Pendahuluan

Pengantar​

Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak orang menyadari bahwa politik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Politik hadir di mana-mana dan memengaruhi kehidupan individu maupun kelompok masyarakat, dari lahir hingga kematian. Aristoteles menyebut politik sebagai "master of science", bukan dalam arti ilmu pengetahuan ilmiah, melainkan sebagai kunci untuk memahami lingkungan hidup manusia. Bagi Aristoteles, politik adalah dimensi terpenting dalam kehidupan manusia karena memengaruhi aspek-aspek lain. Politik diartikan sebagai pengaturan tentang apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan.

Konsep-Konsep Politik​

Berikut adalah lima pandangan utama dalam memahami politik:

1. Politik untuk Kebaikan Bersama​

Menurut Aristoteles, politik adalah upaya warga negara membahas dan mewujudkan kepentingan umum. Ia melihat politik sebagai hal yang luhur karena berkaitan dengan kebaikan bersama, yang lebih penting daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Manusia dianggap sebagai makhluk politik yang mencapai moral tertinggi dalam kehidupan bernegara.

2. Politik sebagai Penyelenggaraan Negara​

Pandangan ini fokus pada peran negara. Max Weber mendefinisikan negara sebagai entitas yang punya hak memonopoli paksaan fisik yang sah. Politik di sini dipahami sebagai persaingan untuk membagi atau memengaruhi kekuasaan, baik antarnegara maupun di dalam negara.

3. Politik sebagai Perjuangan Kekuasaan​

Politik dilihat sebagai upaya untuk mendapatkan, mempertahankan, dan menggunakan kekuasaan. Kekuasaan diartikan sebagai kemampuan memengaruhi orang lain. Namun, konsep ini dianggap terlalu luas karena tidak membedakan kekuasaan politik (misalnya, dalam pemerintahan) dari kekuasaan non-politik (seperti dalam agama atau keluarga).

4. Politik sebagai Pembuatan Kebijakan​

Pandangan fungsionalisme melihat politik sebagai proses merumuskan dan melaksanakan kebijakan umum. David Easton menyebutnya sebagai "alokasi nilai-nilai secara otoritatif," sementara Harold Lasswell merumuskannya dengan pertanyaan: "Siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana?" Kebijakan ini bisa berupa nilai abstrak (seperti keadilan) atau konkret (seperti pangan dan sandang).

5. Politik sebagai Konflik​

Politik juga dipahami sebagai konflik dalam memperebutkan atau mempertahankan sumber daya dan nilai-nilai. Konflik dianggap sebagai bagian alami dari proses politik, meskipun sering diselesaikan melalui konsensus atau keputusan bersama. Namun, tidak semua konflik bersifat politik; hanya yang melibatkan pemerintah atau diselesaikan melalui proses politik yang termasuk dalam kategori ini.

Asumsi-Asumsi Politik​

Setiap teori politik dimulai dari asumsi dasar yang menjadi landasan berpikir. Berikut beberapa asumsi penting yang mendasari konsep politik:

1. Kelangkaan Sumber Daya​

Setiap masyarakat menghadapi keterbatasan sumber daya, baik itu sumber daya alam, ekonomi, maupun sosial. Karena sumber daya ini terbatas, tidak semua pihak dapat memperoleh apa yang mereka inginkan. Kelangkaan ini menjadi sumber utama konflik dalam proses distribusi, karena setiap individu atau kelompok berusaha mendapatkan bagian yang lebih besar dari sumber daya yang tersedia.

2. Peran Kelompok Dominan​

Dalam setiap masyarakat, terdapat kelompok-kelompok yang memiliki kekuasaan lebih besar dibandingkan yang lain. Kelompok dominan ini sering kali terlibat dalam proses distribusi sumber daya melalui keputusan politik. Mereka menggunakan pengaruh dan kekuasaan mereka untuk mempertahankan keputusan yang menguntungkan mereka, sering kali dengan mengorbankan kepentingan kelompok lain yang kurang berkuasa.

3. Ketidakadilan Distribusi​

Pemerintah bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas kepada berbagai kelompok atau individu dalam masyarakat. Namun, dalam praktiknya, distribusi ini sering kali tidak adil. Beberapa kelompok atau individu mungkin mendapatkan lebih banyak sumber daya, sementara yang lain mendapatkan lebih sedikit atau bahkan tidak mendapatkan sama sekali. Ketidakadilan ini menyebabkan ketidakpuasan dan ketegangan dalam masyarakat, karena kebijakan pemerintah tidak pernah bisa memuaskan semua pihak.

4. Tekanan dari Masyarakat​

Ketidakpuasan terhadap distribusi sumber daya sering kali memicu tekanan dari masyarakat. Tekanan ini bisa berupa demonstrasi, protes, atau perdebatan dalam pemilu. Masyarakat yang merasa dirugikan oleh kebijakan pemerintah akan berusaha menyuarakan ketidakpuasan mereka dan menuntut perubahan. Tekanan ini adalah gejala umum dalam masyarakat yang dinamis dan merupakan bagian dari proses politik.

5. Upaya Mempertahankan Status Quo​

Kelompok atau individu yang diuntungkan oleh sistem distribusi saat ini akan berusaha keras mempertahankan struktur yang menguntungkan mereka. Mereka mungkin menggunakan berbagai cara, termasuk lobi politik, kampanye media, atau bahkan tindakan represif, untuk memastikan bahwa status quo tetap terjaga. Upaya ini sering kali menimbulkan konflik dengan kelompok lain yang menginginkan perubahan.

6. Legitimasi Kekuasaan​

Penguasa berusaha meyakinkan masyarakat bahwa sistem politik yang ada sah (legitimasi). Mereka menggunakan berbagai alat, seperti ideologi, mitos nasional, atau ajaran agama, untuk membenarkan kekuasaan mereka. Terkadang, cara-cara ini bisa bersifat manipulatif, tetapi legitimasi tetap penting untuk menjaga stabilitas politik dan mencegah pemberontakan atau ketidakpatuhan.

7. Politik sebagai Seni yang Mungkin​

Banyak kebijakan ideal sulit dilaksanakan karena berbagai kendala, seperti sifat manusia, kekuasaan, pranata sosial, dan teknologi. Politik adalah tentang apa yang mungkin dilakukan dalam konteks keterbatasan ini, bukan hanya tentang apa yang diinginkan. Politisi harus realistis dan pragmatis dalam merumuskan kebijakan, dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut.

8. Trade-Off dalam Politik​

Setiap kebijakan atau tindakan politik memiliki konsekuensi. Tidak ada yang serba gratis; selalu ada untung dan rugi. Misalnya, meningkatkan kontrol masyarakat atas pemerintah mungkin mengurangi efektivitas pemerintahan, dan sebaliknya. Politisi harus membuat keputusan berdasarkan pertimbangan trade-off ini, dengan menimbang manfaat dan kerugian dari setiap kebijakan yang diusulkan.

9. Manusia sebagai Subjek dan Objek Politik​

Manusia adalah pelaku utama dalam politik. Mereka menggunakan lembaga politik untuk mengendalikan masyarakat dan mengatur distribusi sumber daya. Namun, manusia juga bisa menjadi objek politik, di mana mereka dipengaruhi oleh kebijakan dan keputusan yang dibuat oleh penguasa. Konflik atas sumber daya yang langka sering kali terjadi antara individu dan kelompok, mencerminkan dinamika kekuasaan dan kepentingan dalam masyarakat.

Perilaku Politik​

Perilaku politik adalah interaksi antara pemerintah, lembaga-lembaga, kelompok, dan individu dalam proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan keputusan politik. Perilaku ini mencakup berbagai aktivitas, seperti:

  • Pemerintah dan Partai Politik: Mereka terlibat langsung dalam membuat, melaksanakan, dan menegakkan keputusan politik.
  • Warga Negara: Mereka berpartisipasi dalam politik dengan mempengaruhi pemerintah, misalnya melalui pemilu, kampanye, atau mengirim surat kepada wakil rakyat.

Perilaku politik bisa terlihat dalam berbagai bentuk, seperti:

  • Mempengaruhi atau Menentang Kebijakan: Misalnya, kelompok masyarakat menuntut perubahan kebijakan atau menentang keputusan pemerintah.
  • Tawar-menawar dan Kompromi: Proses negosiasi antara pihak yang berkuasa dan yang dipengaruhi.
  • Janji dan Kekecewaan: Politikus menjanjikan sesuatu, tetapi tidak selalu menepatinya, yang bisa menimbulkan kekecewaan.
  • Mengungkap atau Menutupi Fakta: Pihak berkuasa mungkin menutupi kebenaran, sementara kelompok lain berusaha mengungkapkannya.

Perilaku politik tidak hanya dilakukan oleh pemerintah atau partai politik, tetapi juga oleh warga biasa. Misalnya:

  • Keluarga: Meskipun lebih banyak terlibat dalam kegiatan ekonomi, pendidikan, atau agama, anggota keluarga juga bisa berperilaku politik, seperti ikut memilih dalam pemilu atau mendukung partai politik.
  • Perusahaan: Mereka bisa memengaruhi kebijakan pemerintah, seperti kebijakan pajak, untuk kepentingan bisnis mereka.

Contoh Perilaku Politik:

  1. Pemerintah: Mengalokasikan subsidi perumahan atau mengurangi pajak.
  2. Perusahaan: Mempengaruhi kebijakan perpajakan melalui lobi kepada pemerintah atau DPR.

Yang menjadi fokus ilmu politik adalah aspek politik dari suatu tindakan, bukan aspek ekonomi atau lainnya. Misalnya, ketika pemerintah memberikan subsidi pertanian, yang dipelajari adalah bagaimana keputusan itu dibuat dan dampaknya terhadap masyarakat, bukan sekadar nilai ekonominya.

Konflik, Konsensus, dan Perubahan​

1. Konflik dalam Politik​

Konflik muncul karena berbagai kelompok atau individu berusaha mendapatkan atau mempertahankan sumber daya yang dianggap penting. Misalnya:

  • Pegawai negeri ingin harga barang murah dengan kualitas baik, sementara pedagang ingin harga tinggi untuk keuntungan maksimal.
  • Majikan dan buruh sering memiliki kepentingan yang bertentangan.
  • Media menginginkan kebebasan informasi, sementara aparat keamanan lebih mementingkan stabilitas politik.

Konflik adalah hal yang wajar dalam masyarakat dan tidak bisa dihilangkan, hanya bisa diatur melalui mekanisme penyelesaian.

2. Konsensus dan Kerja Sama​

Untuk menyelesaikan konflik, dibutuhkan konsensus atau kesepakatan. Beberapa cara mencapainya:

  • Dialog dan musyawarah untuk mencapai mufakat.
  • Pemungutan suara (voting).
  • Kerja sama dalam bentuk koalisi atau aliansi antar-kelompok.

Misalnya, di Jepang, Partai Liberal Demokrat (LDP) membentuk koalisi internal untuk mempertahankan kekuasaan. Di beberapa negara, militer juga membentuk kelompok-kelompok informal untuk bekerja sama dalam pemerintahan.

3. Perubahan Akibat Keputusan Politik​

Keputusan politik yang efektif bisa menimbulkan perubahan dalam masyarakat, seperti:

  • Perubahan aspirasi dan pola konflik.
  • Munculnya kebutuhan baru setelah suatu kebutuhan terpenuhi.
  • Ketidakpuasan dari kelompok yang dirugikan, yang kemudian mendorong perubahan kebijakan lebih lanjut.

Masyarakat Umum dan Politik​

Politik adalah proses membuat, melaksanakan, dan menegakkan keputusan untuk kepentingan umum. Kata "politik" sendiri berkaitan dengan hal-hal yang bersifat publik. Secara historis, politik diartikan sebagai upaya membahas dan mewujudkan kebaikan bersama bagi warga negara. Keputusan politik harus mengikat seluruh masyarakat, bukan hanya sebagian.

Perbedaan Sistem Politik Negara dan Organisasi Sub Masyarakat​

Ada empat perbedaan utama antara sistem politik negara (seperti pemerintah nasional atau lokal) dan organisasi sub masyarakat (seperti gereja, perusahaan, atau suku):

  1. Jumlah Anggota: Negara mencakup lebih banyak warga daripada organisasi sub masyarakat.
  2. Ruang Lingkup: Negara menangani urusan yang lebih luas, seperti pertahanan, keuangan, transportasi, dan ketertiban, sementara organisasi sub masyarakat fokus pada hal-hal yang lebih terbatas.
  3. Sumber Daya: Negara memiliki sumber daya (material dan manusia) yang lebih besar, sehingga mampu melaksanakan kebijakan dengan lebih efektif.
  4. Kekuasaan: Negara memiliki kewenangan untuk menggunakan paksaan fisik yang sah, yang tidak dimiliki organisasi sub masyarakat.

Konsep Politik yang Mendasari​

Ilmu politik mempelajari interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan keputusan untuk kebaikan bersama. Konsep-konsep seperti politik klasik (fokus pada ide dan etika), kelembagaan (peran negara), kekuasaan, fungsionalisme, dan konflik tetap relevan dalam memahami politik.

  • Politik Klasik: Menekankan tujuan dan cara mencapai kebaikan bersama.
  • Kelembagaan: Fokus pada peran negara dan kewenangannya.
  • Fungsionalisme: Memandang politik sebagai proses alokasi nilai-nilai dalam masyarakat.